Komisi D menggelar Hearing terkait Perda No 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Humas Setwan, Sidoarjo-Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo mengadakan rapat koordinasi dengan  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Sidoarjo, dalam rangka menyamakan persepsi tentang  Peraturan Daerah No 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pendidikan, Senin(22/1).

Usman selaku Ketua Komisi D menyampaikan perlunya persamaan persepsi pada pasal 44, 53 dan 111 pada peraturan daerah No 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pendidikan yang berimplikasi sanksi pidana bagi yang melanggar.

                “Peraturan daerah sudah ditetapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan siap menjalankan.  Yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan perda tersebut,”kata Mustain baladan.

                Jawaban Kepala Dinas Pendidikan tersebut mengawali perdebatan. Usman menyampaikan jangan emosi kepadanya, dan mengajak untuk fokus mencari solusi. Usman menanyakan kepada Kepala Bagian Hukum tentang payung hukum untuk merevisi perda tersebut.

                “Pasal yang menyebutkan ada tindak lanjut dengan peraturan bupati, bisa dijabarkan denga perbup, tapi kalo tidak, tidak mungkin dijabarkan,”sahut Hery Suhartono.

                Machmud mengusulkan untuk merevisi perda tesebut, karena akan banyak pendidik yang akan terkena sanksi pidana terutama sekolah/madrasah swasta. Machmud menyampaikan kemungkinan solusi lain selain revisi.

                “Sebaiknya perda direvisi, terkait masalah sanksi pidana hanya berlaku untuk sekolah negeri. Dan Bagian Hukum, mohon mencermati serta pasal larangan ditambah satu ayat pengecualian sekolah/madrasah swasta,”kata Usman.

                Hery S, meyampaikan jika ada PerUndanga-undangan yang lebih tinggi, maka perda bisa direvisi. Tentu saja melewati kajian.(diana

recent tags

anggota dewan