KOMISI D SEPAKAT MEREVISI PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2017

Humas Setwan, Sidoarjo-Komisi D mengadakan dengar pendapat dengan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Sidoarjo terkait implikasi hukum  Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017, Rabu (24/1/18). Hadir pula dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo serta tenaga ahli Hukum dari Universitas Narotama Surabaya DR. Rusdianto Sesung, SH.MH. Perda ini mendapat protes dari Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Sidaorjo.

                “Kami berharap Perda No 7 Tahun 2017 terutama pasal 44 dan 111 untuk ditinjau kembali, dikarenakan akan banyak penyelenggara pendidikan yang akan terjerat sanksi pidana, “Zainul Afani salah satu pengurus LPM NU Sidoarjo.

                Usman selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menceritakan dari awal bahwa draft awal perda ini tidak bersanksi pidana, sanksi pidana muncul setelah fasilitasi gubernur. Usman juga berharap mendapat pencerahan dari tenaga ahli Hukum Rusdianto Sesung.

                “Sejatinya pasal 44 pada Perda No 7 Tahun 2017 ini adalah turunan dari pasal 181 PP No 17 tahun 2016, hanya menambahkan kata atribut,”jelas Rusdianto Sesung dalam paparannya. “Dalam PP tersebut tidak bersanksi pidana, hasil fasilitasi gubernur menambahkan sanksi pidana berasal dari norma larangan yang berefek pidana,”tambah Sesung.  

Rusdianto menjelaskan Perda bisa direvisi melalui prosedur perubahan, dengan dengan merubah Propemperda(Program pembentukan peraturan daerah) terlebih dahulu.

“Kami berharap LPM NU dilibatkan dalam pembahasan revisi Perda ini,”kaa Misbachuddin, salah satu pengurus LPM NU.

Mustain Baladan, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan  draf akan kami siapkan dalam  2 pekan agar revisi perda bisa segera diproses.

“Kita berharap dalam 2 bulan revisi Perda bias dituntaskan, kita tunggu nota masuk revisi perda dari eksekutif,”kata Usman.(diana)

recent tags

anggota dewan