Komisi A Menerima Pengaduan FKBPD

Humas Setwan, Sidoarjo- Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo menerima pengaduan Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Kabupaten Sidoarjo terkait SK No. 188/686/404.1.1.3/2017, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo Kamis(25/1/18). FKBPD memprotes SK 188/686/404.1.1.3/2017 yang menggantikan SK No. 188/530/404.1.1.3/2017 yang salah satunya mengatur besaran tunjangan BPD.

                Sigit Setyawan Ketua FKBPD mempertanyakan keluarnya 2 SK yang disusul 1 SE dalam waktu yang berdekatan serta memotong tunnjangan BPD.  Pada saat SK 530 yang dikeluarkan tanggal 22 September 2017 tunjangan BPD antara Rp 600 ribu hingga Rp 900 ribu, kemudian dalam 2 bulan muncul SK baru yang menyebutkan tunjangan BPD antara Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu, membuat BPD resah.

                “Perubahan SK tersebut muncul karena anggaran tidak mencukupi, Kepala Desa hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan,”kata Heru Sulton selaku Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa se kabupaten Sidoarjo.

                Menanggapi keluhan tersebut, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa , Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana, Kabid PMD Probo Agus Suwarno menyampaikan turunnya 2 SK dan 1 SE merupakan turunan Peraturan Menteri Keuangan No 50, 225 dan 226.

                Probo menjelaskan bahwa ada penurunan anggara Dana Desa, hal ini lah yang menyebabkan banyak desa yang belum menyelesaikan APBDes disebabkan perubahan Pagu.

                “Ada 2 opsi menurut saya terkait tunjangan BPD, merubah nominal menjadi prosentase Kades dan BPD seperti Bupati dan DPRD. Atau tunjangan Kepala Desa dan BPD tetap seperti aturan  lama,”usul Wisnu Pradono salah satu Anggota Komisi A.

H. Kusman menambahkan Kepala Desa, BPD dan RT RW merupakan serangkaian. H. Kusman mengusulkan agar tunjangan Kepala Desa dan BPD tetap, serta kekurangan diambilkan dari Silpa Kabupaten Sidoarjo.

                “Komisi A akan membicarakan aduan dan masukan ini dengan PMD, kekurangan akan dibicarakan di PAK 2018,”kata Saiful Ma’ali selaku pimpinan rapat dalam mengakhiri forum hearing ini.(diana)

recent tags

anggota dewan