Rencana Insentif Aparatur RT dan RW

Rencana kenaikan uang makan bagi 16.307 PNS di Sidoarjo masih menjadi perdebatan. Dalam rapat paripurna II kemarin (11/1), Fraksi PKB DPRD Sidoarjo mengusulkan kenaikan uang makan PNS hingga 100 persen. Mereka juga mengusulkan pemberian insentif kepada aparatur RT dan RW. Tetapi, eksekutif tidak menghendaki.

Achmad Amir Aslichin - Ketua Fraksi PKB

Ketua Fraksi PKB Achmad Amir Aslichin mengatakan, fraksinya mengusulkan kenaikan uang makan PNS dari Rp 5.000 menjadi Rp 10.000. Dia menilai rencana kenaikan yang diusulkan eksekutif dari Rp 5.000 menjadi Rp 7.500 dianggap tidak layak. ”Harga sembako naik sehingga wajar jika (uang makan PNS, Red) dinaikkan,” ungkapnya.

Usman, anggota Fraksi PKB lainnya, menambahkan, selain mengusulkan kenaikan uang makan PNS, fraksinya juga mengusulkan agar aparatur RT dan RW di seluruh kabupaten mendapatkan insentif. ”Kami melihat pelayanan publik itu dimulai dari tingkat paling bawah, yakni dari RT dan RW,” terangnya.

Dia menganggap aparatur tingkat bawah itu tak kalah sibuk jika dibandingkan dengan PNS. Kata Usman, beban kerja mereka tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Bahkan, kadang-kadang mereka memberikan pelayanan masyarakat lebih dari 24 jam. ”Begitu juga halnya yang dilakukan Badan Perwakilan Desa (BPD),” ucapnya.

Drs.H. Win Hendrarso, M.Si - Bupati Sidoarjo

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso tidak setuju terhadap usul tersebut. Tahun ini, kata Win, seluruh PNS telah menikmati kenaikan gaji 15 persen. Dengan demikian, kenaikan uang makan menjadi Rp 10 ribu dianggap kurang efisien. ”Sesuai dengan peraturan pemerintah pusat, kenaikannya 15 persen,” terangnya.

Selain itu, menurut Win, dana insentif bagi aparatur RT dan RW yang berjumlah ribuan orang itu bisa dialihkan untuk meningkatkan fisik Sidoarjo. Misalnya, memperbaiki sekolah, puskesmas, atau rehab rumah miskin. ”Prioritas kami itu kan sesuai dengan program multi development goals (MDGs),” tandasnya.

Dia mengatakan akan mengkaji ulang usul tersebut dengan DPRD Sidoarjo. ”Nanti kami bicarakan lagi, terutama prioritas pembangunan di Sidoarjo,” ujarnya. (nuq/ib)

1. 

   Cucuk Sumardiono

   21 April 2010 at 10:44

   Saya selaku Ketua RW XI sebenarnya mendukung usulan DPRD tentang insentif RT dan RW untuk mengurangi praktek pungli yang dilakukan oleh pengurus RT dan RW saat warga mengurus berkas, yang saya rasakan untuk pembuatan stempel dan kop surat harus diambilkan dari swadaya warga yang seharusnya juga dapat di pakai untuk meningkatkan fisik lingkungan setempat !!!

   Balas
   • 

     B.hadi Wijaya

     10 October 2011 at 14:08

     Saya setuju dengan bpk Cucuk. Mengingat tugas aparat RT/RW sekarang ini bukan cuma surat menyurat, tapi juga menangani segala hal. Kadang RT/RW juga di beri tugas yang menyita waktu, tenaga dan pikiran. Dan itu harus di hargai….!!!

     Balas
2. 

   Agus

   14 October 2010 at 09:17

   kenaikan insentif belum perlu, yang penting sekarang adalah kejelasan aturan kedudukan hukum RT/RW terutama mengenai kejelasan peraturan mengenai hak dan kewajiban serta sangsi bagi pengurus dan warganya.
   selain itu tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan RT/RW sangat minim dan fungsi RT/RW hanya sebatas membuat surat pengantar dan untuk menjadi pengurus banyak masyarakat yang tidak mau.

   Balas
   • 

     B.hadi Wijaya

     10 October 2011 at 14:16

     Kenaikan intensif utk PNS sangat tidak perlu. Perhatikan dari yang bawah dulu. Namanya juga sosial? jadi yang atas juga harus ada pengorbanan utk yang di bawah…..

     Balas