Target PAD Sidoarjo Akan Bisa Tercapai

Dengan Peran Serta Segenap Elemen Masyarakat

KADANG masyarakat tak bisa membedakan retribusi dan pajak. Pa­dahal, keduanya berbeda. Retribusi me­rupakan pungutan daerah se­bagai pem­bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Retribusi diberlakukan pe­merintah daerah. Tujuannya untuk ke­pentingan orang pribadi atau badan.

Sementara itu, definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang-undang. Sifatnya ditetapkan dan balas jasanya tidak secara langsung.

Di Sidoarjo, retribusi diperoleh dari tiga sumber. Yaitu, retribusi jasa umum, jasa usaha, dan izin ter­tentu (lSemua memiliki potensi menyuplai kekayaan daerah. Bahkan, pemerintah kabupaten berani menargetkan perolehan retribusi hanya untuk menggenjot pendapatan daerah.

Namun, tidak semua potensi itu bisa tergali dengan baik. Terbukti, dari realisasi 2009, tidak semua me­me­nuhi target. Berdasar data, banyak target yang tidak terpe­nuhi. Setidaknya ada 17 item yang tid­ak memenuhi target.

Meski begitu, banyak juga aspek yang pencapaiannya melampaui target. Misalnya, perolehan dari parkir berlangganan. Target dari pemerintah Rp 9 miliar, realisasinya mencapai Rp 10 miliar.

Ada yang memenuhi target, ada pula yang tidak. Beberapa hal terkendala se­jumlah aspek. Misalnya, retribusi pasar tidak memenuhi target lantaran sejumlah pasar belum memberi pemasukan. Di antaranya, Pasar Porong Baru. Pasar itu belum bisa difungsikan setelah digunakan sebagai tempat penampungan pengungsi korban lumpur.

Begitu pula item terminal tipe A. Di Sidoarjo, terminal tipe A adalah Purabaya. Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Dae­rah (DPKKA) Didiek Setyono men­jelaskan, realisasi Terminal Purabaya pada 2009 adalah nol. Pe­nyebabnya, berdasar hasil laporan Pemerintah Kota Surabaya, pa­da 2009 Purabaya merugi. ”Meski, sebenarnya itu tidak mung­kin,” ujarnya.

Memang, secara geografis, Terminal Purabaya berlokasi di Sidoarjo, yak­ni di kawasan Waru, Sidoarjo. Bah­kan, aspek teritorial keamanan masuk kawasan Polsek Waru. Arti­nya, jika terjadi gangguan keamanan, Polsek Waru adalah institusi pertama yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah Polres Sidoarjo yang bekerja sama dengan Polwiltabes Surabaya.

Sudah sewajarnya ada bagi hasil antara Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo. Sebenarnya bagi hasil tersebut pernah terlaksana. Namun, pada 2009 tidak ada pemasukan sama sekali ke Pemkab Sidoarjo.

Didiek menyatakan sudah membicarakan hal tersebut dengan Pemkot Surabaya. Namun, belum ada tindak lanjut. Pemkab Sidoarjo hanya mendapat konfirmasi bahwa Terminal Purabaya sedang merugi. ”Kami merasa diperlakukan tidak adil,” tegasnya.

Selanjutnya, dia menyerahkan semua kepada BPKP (Badan Pengawas Ke­uangan dan Pembangunan). Jika sudah ada audit, akan terlihat kebe­naran rugi atau tidaknya terminal ter­sebut. ”Jika tidak rugi, sudah seharusnya dibagikan kepada Sidoarjo. Setidaknya sesuai persentase yang pernah disepakati bersama,” lanjut dia.

Sambil menunggu pembicaraan itu, Pemkab Sidoarjo terus berharap. Terbukti, pada pengajuan RAPBD 2010, dicantumkan no­men­­­klatur target retribusi Terminal Pu­rabaya. Target itu diha­rapkan bi­sa terpenuhi, sehingga ada pe­­nam­ba­han dalam PAD tahun depan.

Awalnya, satuan kerja perangkat da­erah (SKPD) menargetkan Rp 1.120.839.324. Dalam pembahasan RAPBD, badan anggaran (bang­gar) mengusulkan penambahan menjadi Rp 1.232.923.256. Na­mun, usul itu tidak dikabulkan hingga tetap pada Rp 1.120.839.324.

Didiek terus berharap Pemkot Surabaya bijaksana dalam mengatur pembagian tersebut. Bagaimanapun, Sidoarjo dan Surabaya adalah dua daerah yang sangat dekat.

(Sumber : Koran Jawa Pos)

1. 

   muhammad ravi

   4 Maret 2010 pukul 21:04

   bagaimana nasib pasar krian baru……????
   padahal dari dinas sering kali mengadakan kunjungan ke pkb (pasar krian baru )tp sampai sekarang belum ada kejelasan. yang menjadi dasar belum dapatnya pkb terwujud/ teralisasi saya mohon bapak bapak dari dinas pasar dapat menjelaskannya….. terima kasih.

   Balas