Terus Berjuang Untuk Korban Lapindo

Mundzir Dwi Ilmiawan - Ketua Komisi A

Menyandang predikat politisi dan legislator, secara umum membuat banyak kader partai bangga. Namun tidak demikian bagi sosok Mundzir Dwi Ilmiawan. Ketua komisi A DPRD Sidoarjo dari Fraksi PDI Perjuangan ini justru merasa gamang dan gundah disebut politisi. Memang agak aneh didengar. namun itulah yang ada dibenak politikus muda ini. Imej sebagian besar politisi di masyarakat yang terkesan hanya bekerja untuk kepentingan pribadi, golongan, kelompok dan kepentingan – kepentingan jangka pendek memang membuatnya prihatin. Untuk itulah perjuangan beratnya hingga menjadi salah satu wakil rakyat yang duduk di DPRD Sidoarjo tak akan disia-siakannya hanya semata untuk kepentingan yang jauh dari aspirasi rakyat. Sebagai pengemban amanah rakyat ia berjanji akan bekerja sebaik- baiknya untuk mereka.

“ Memang tidak semua politisi seperti itu,” kata politisi yang juga petani tambak itu. Ada juga diantara mereka yang telah bekerja sesuai dengan perannya dengan cukup baik. Namun ia menilai cap miring yang dialamatkan kepada para politisi oleh masyarakat selama ini tentu tidak secara tiba-tiba. Menurut Mundzir ini tentu telah melalui proses  penilaian, penglihatan, dan hasil evaluasi masyarakat selama ini sehingga muncul persepsi demikian. Dan inilah yang akan dijadikannya momentum untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak semua anggota dewan seperti itu.

Oleh karenanya bagi pria kelahiran 31 Desember 1978 ini, statusnya sebagai anggota DPRD Sidoarjo yang terpilih pada Pemilu legislatif 2009 lalu memiliki arti yang dalam baginya. Mundzir menyebutnya sebagai sebuah kemenangan dari masyarakat Sidoarjo secara umum, khususnya bagi korban lumpur Lapindo. Secara khusus ia menyebut bagi korban lumpur sebab legislator ini memang berangkat dari dapil II yang mayoritas menjadi  korban Lumpur. Berangkat dari sebuah keprihatinan, banyak dukungan khusus yang mengalir kepadanya dari banyak masyarakat korban Lapindo. Dari sinilah ia lantas memberanikan diri maju  di pemilu legislatif 2009 lalu. Dan ketika itu semuanya ia niatkan untuk mengawal korban Lapindo yang hingga kini masih terus berjuang menuntut haknya.

“ Insyaallah, sebagai wakil rakyat semaksimal mungkin saya akan melakukan pengawalan terhadap korban Lapindo dengan membantu penguatan kelompok masyarakat, khususnya komunitas-komunitas dari korban Lapindo, ”tandasnya. Niat per-juangan untuk membantu mereka ini semakin kuat dengan situasi ganti rugi korban Lapindo yang dimatanya tidak karu-karuan selama ini.  “Saya harus berbuat sesuatu untuk mereka. Dan salah satunya dengan masuk keanggotaan pansus lumpur,” tuturnya. Apalagi Mundzir menganggap dirinya selama ini adalah fasilitator korban Lapindo.

Untuk itu sangat bisa dimengerti jika politikus Banteng Moncong Putih ini sangat berhasrat untuk bisa tergabung dalam keanggotaan Pansus Lumpur. Apalagi semua anggota DPRD Sidoarjo yang baru khususnya anggota dari Dapil II menurutnya telah bersepakat dan berkoordinasi agar ia bisa masuk ke dalam Pansus ini. Jika ini benar-benar terjadi maka klop sudah antara keinginanya menjadi politikus dengan arah perjuangannya untuk membantu warga korban lumpur yang ada di Dapilnya. Sebab salah satu tujuannya memilih Partai Politik sebagai wadah perjuangan dan aktualisasi diri adalah untuk hal tersebut.

Suami Imroatul Ustiyah ini menyatakan bahwa partai politik adalah wadah konstitusional dan memiliki garis perjuangan yang kongkrit. Dengan posisi garis perjuangan seperti itu membuat setiap orang merasa nyaman dan tidak ragu-ragu berorganisasi dalam partai. Dengan garis perjuangan itu pula, setiap kader akan mengetahui apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dikerjakan. “ Kalau hanya berprofesi sebagai petani tambak, apakah akan maksimal perjuangan saya membantu korban lumpur?” ungkapnya memberi alasan. Selain itu “ Kita harus menyalurkan kritik – kritik itu secara konstitusional serta konstruktif, dan itu bisa kita lakukan di partai politik,” imbuhnya.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Komisi A DPRD Sidoarjo, secara terus terang Mundzir menyatakan keresahannya terhadap nasib korban Lapindo di Porong Sidoarjo yang saat ini tengah menghadapi isu global, yakni pembayaran ganti rugi yang tersendat akibat krisis global.” Isu inilah yang harus disepakati bersama, agar sisa ganti rugi korban Lapindo yang belum terselesaikan cepat diwujudkan,”katanya tegas. Sebagai Ketua Aliansi Lintas Desa ia sangat bisa merasakan apa yang dialami oleh korban ini. Bagaimana mereka cemas akan masa depan mereka dengan proses pembayaran seperti ini.

Pemikiran inilah yang agaknya membedakan Mundzir dengan rekannya yang lain. Ia memang sangat fokus dan berapi-api ketika diajak berbicara soal nasib korban lumpur. Padahal kesibukannya sebagai legislator juga tak kalah menyita perhatiannya. Apalagi ia juga masih aktif mengelola tambak yang menjadi bisnisnya sejak awal. Memang sebagai orang muda pikiran serta semangatnya terkesan sangat nasionalis. Seperti kejadian lumpur ini baginya amat mengusik rasa keprihatinan yang mendalam sebagai anak bangsa.

“ Krisis nasionalisme yang tengah mencengkram masyarakat Indonesia saat ini merupakan tantangan besar yang bila gagal dihadapi, akan berakibat sangat buruk bagi eksistensi masyarakat Sidoarjo khususnya korban Lapindo,” ungkapnya. Mundzir menilai bagaimanapun pengaruh yang dibangun dalam globalisasi, tetap harus diwaspadai. “Globalisasi ibarat pedang bermata dua. Pada satu sisi membawa tantangan, walaupun pada sisi yang lain membawa berkah,” jelasnya. Seperti yang terjadi pada korban lumpur, mereka kini tengah berhadapan dengan situasi yang sulit. Ia menambahkan, selain ketidaksesuaian pihak lapindo dengan mekanisme pembayaran yang ada, ketidak disiplinan mereka dalam pembayaran jelas mengisyaratkan bahwa mereka tidak mempunyai itikad yang baik.

“ Maka dari itu, ketika pansus lumpur nanti terbentuk, langkah pertama adalah menindaklanjuti mekanisme pembayaran ganti rugi Lapindo khususnya Kepres Nomor 14 Tahun 2007 yang sebagian korban sampai sekarang belum terbayar,”tegas petani tambak yang memulai usahanya sejak 1995 ini. Untuk menegaskan komitmen dalam rangka mengawal hal tersebut maka pihaknya telah  menginventarisir beberapa warisan dari anggota DPRD lama. Selanjutnya nanti akan ditindak lanjuti dengan program baru yang lebih baik lagi.

Lebih jauh Munzdir memang termasuk sosok politikus yang mewakili semangat anak muda untuk membangun daerahnya. Pria ini memulai karir politiknya pada tahun 2003 sebagai Ketua Ranting PDIP Desa Permisan, Jabon Porong. Tentang pilihannya tertambat di Partai ini juga melalui alasan khusus. Diantaranya ia ingin masuk di partai berbasis kerakyatan dan itu menurutnya ada di PDIP. “ Saya memilih PDIP sebagai kendaraan saya karena sesuai dengan hati nurani,”terang Mundzir. Lebih dalam lagi, Partai PDI Perjuangan menurutnya merupakan partai nasionalis yang memungkinkan semua komponen – komponen anak bangsa bisa berkompetisi dengan sehat, berkarya dan berkarir di situ. Hal ini ia rasakan sendiri, setelah menjadi Ketua Ranting akhirnya tahun 2005, ia dipercaya partai sebagai Sekretaris PAC Jabon. Dan hingga sekarang, selain di legislatif ia masih tetap aktif di pengurusan partai. @@@
(Sumber : Majalah Parlementaria Edisi 28 Vol 04 Tahun 2009)

Tweet