Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1435 H

UU 27 Tahun 2009 Sibuknya DPRD Berbenah Diri

0 comments

Bulan September hingga Nopember 2009 ini, DPRD Sidoarjo sangat disibukkan dalam menyusun peraturan tata tertib dan kode etik DPRD. Kedengarannya seperti kepentingan internal lembaga dan para anggotanya, padahal tidak demikian. Peraturan ini sangat penting bagi lembaga perwakilan rakyat tersebut, tidak hanya sekedar sebagai aturan main dalam penetapan alat kelengkapan DPRD seperti Pimpinan Dewan definitif, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan, tetapi yang paling prinsip adalah, tata tertib dan kode etik bisa mencerminkan, apakah lembaga itu kelak, pro rakyat atau hanya sekadar atribut politik.

Sebab, tata tertib mengatur mekanisme dan prosedur penggunaan hak dan kewajiban lembaga perwakilan itu. Kalau tata tertibnya terlalu rigid dan kaku, maka hal itu akan membelenggu lembaga eksekutif sendiri. Maka, jadilah Anggota DPRD tak bisa berbuat apa-apa kecuali 5D (Datang, Duduk, Dengar, Diam dan Dinas studi banding).  Sebaliknya, bila terlalu simpel dan longgar atau bias, Tata Tertib akan membuat fungsi-fungsi pemerintahan stagnan atau bahkan menjadi chaos sama sekali. Lantas, sejauhmana pelaksanaan pembahasan tata tertib di DPRD Sidoarjo hingga saat ini?

H. Abdul Kolik, SE - Wakil Ketua DPRD Kab Sidoarjo

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdul Kolik, SE menyatakan bahwa pembahasan tatib hingga saat ini memang belum terselesaikan. Alasan keterlambatannya terganjal karena hingga saat ini belum munculnya aturan pelaksanaan teknis dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang pembentukan dan penyusunan tata tertib. “Akan tetapi, karena datangnya surat dari Depdagri menyatakan untuk segera mendefinitifkan pimpinan, yang akhirnya kami segera membentuk alat kelengkapan dewan baru,” tanggapnya.

Agar pembahasan lebih fokus, digunakanlah pedoman penyusunan tata tertib DPRD berupa Peraturan Pemerintah yang lama yang mendasari UU Nomor 23 Tahun 2003. Dan dipastikan awal bulan Nopember 2009 akan segera dirampungkan. Saat ini kita baru memegang drafnya saja, yang disesuaikan dengan tatib yang ada,” tambahnya.
Politisi dari PKB ini mengakui alotnya pembahasan berkaitan dengan perubahan kelembagaan alat kelengkapan DPRD dari Panitia menjadi Badan. “Ada perubahan yang menjadikan pembahasan jadi alot, misalnya dari Panitia Musyawarah menjadi Badan Musyawarah,” katanya.

Seperti yang tercantum pada rancangan tatib yang lama, dalam Bab 8 bagian kedua pasal 50 ayat 2 poin kedua dijelaskan bahwa Pemilihan anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya fraksi-fraksi dan pimpinan DPRD. “Pada poin tersebut terdapat perubahan yang menghilangkan Komisi dan Panitia Anggaran sebagai salah satu ketetapan dalam membentuk Banmus,” paparnya.

“Banmus merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Implikasi dari  kelembagaan ini, Pimpinan DPRD secara otomatis menjadi Pimpinan Badan Musyawarah,” imbuhnya.  Setelah ditetapkannya Banmus beberapa waktu lalu, satu persatu, menurut Kolik, alat kelengkapan dewan pun akan segera terbentuk, “Setelah Banmus, giliran komisi juga sudah terbentuk,” tutur Kolik.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Walaupun sempat diwarnai perdebatan dalam ruang sidang, tetapi akhirnya komisi juga terbentuk. “Sebenarnya, saat itu bukan perdebatan, tetapi karena terjadi draw di Komisi A. Tetapi akhirnya terdapat kesepakatan dan akhirnya terpilih Mundzir dari PDIP sebagai Ketua Komisi, dan Nunuk dari Partai Demokrat menjadi Wakil Ketua,” jelasnya.

Adanya keterlambatan rampungnya Tatib dikarenakan menunggu Peraturan Perundang- undangan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Susunan dan Kedudukan DPRD. “Syukurlah, seluruh permasalahan yang timbul selama pembahasan tidak berdampak pada proses pembahasan tatib karena sudah ada aturan yang menjadi pedoman,” katanya.

Kolik juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini DPRD Sidoarjo tetap akan mengesahkan tata tertib (tatib) Dewan meski Peraturan Pemerintah (PP) belum dicatat dalam lembar negara. “Langkah ini kami ambil karena mengejar waktu untuk segera dibentuknya beberapa alat kelengkapan dewan lainnya seperti Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan dewan lainnya,” tegasnya.

“Pengesahan tata tertib ini sangat kami anggap penting karena untuk melandasi terbentuknya beberapa Alat Kelengkapan Dewan yang akan segera membahas APBD 2010. Kalau pembahasan tatib molor, maka akan menghambat kinerja DPRD Sidoarjo,” ujarnya. Sebelum pembahasan tatib DPRD Sidoarjo bisa disahkan atau tidak maka beberapa waktu lalu, beberapa anggotDPRD Sidoarjo telah mengadakan konsultasi ke Gubernur. “Dan diharapkan dengan adanya konsultasi tersebut, pembahasan tatib DPRD bisa rampung awal Nopember mendatang,”katanya.
Langkah pertama apa yang akan Dewan lakukan setelah Banmus dan Komisi terbentuk ? “Sesegera mungkin, kami akan melakukan inspeksi mendadak ke semua bidang. Mungkin dari segi pengawasannya. Langkah itu kami lakukan untuk mengejar resesi (kekosongan) selama dua bulan tanpa melakukan aktivitas apapun,”tegasnya.
Menurut Kolik, pembahasan tatib saat ini tinggal finishing aja, ada penghalusan di sana-sini dan akhirnya akan ditetapkan, “Kalaupun setelah PP baru turun nantinya, ada beberapa yang tidak sesuai dan perlu untuk dirubah mana akan segera dilakukan penyesuaian dan revisi,” ungkap Kolik.
“Biasanya, kalaupun ada yang meragukan, biasanya pada rancangan akan ditulis DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dan dicetak tebal, artinya, kalau bisa disesuaikan, maka akan ditetapkan, tetapi kalau masih ragu maka di drop sambil menunggu PP yang baru,” pungkasnya.

Tatib Bukan Hiasan

Suhariyono, SH,MH - Anggota Pansus Tatib DPRD

Menurut Anggota Pansus Tatib, Suhariyono SH. MH,  untuk Tata Tertib (Tatib) yang baru masih terdapat banyak pasal yang masih di-DIM. Yakni masuk daftar masalah. “Ini masih menunggu PP. Jadi ketika PP nanti sudah turun, maka semua yang di-DIM akan hilang dan disahkan,” jelas Suhariyono. Ia mengungkapkan setelah PP turun, tatib baru yang beracuan dari UU No 27 Tahun 2009 ini mungkin akan mengalami perubahan.
“Karena di-DIM ini artinya masih akan dichek dan dicocokkan dengan PP yang turun nanti. Karena pasal ini dianggap masih mempunyai masalah, maka ketika PP-nya telah ada baru pasal ini akan diluruskan kembali,” imbuhnya.

Sehingga pada saatnya nanti, ketika telah disahkan maka evaluasi juga telah usai. Dari pembahasan selama satu bulan lamanya untuk tatib baru ini, Suhariyono menyatakan bahwa paripurna akan segera digelar. “Dan ini semua dilakukan agar tidak bertentangan dengan PP yang akan turun mendatang. Sehingga evaluasi itu perlu. Makanya kami tidak gegabah dalam memutuskan tatib ini. Sangat berhati hati,” tandasnya.

Seperti beberapa poin yang telah mengalami perubahan sempat diutarakan juga oleh Suhariyono. “Dulu Panggar kini telah menjadi Banggar. Badan Anggaran, Panleg juga telah berubah menjadi Banleg. Hanya ada istilah istilah baru saja, sedangkan untuk Pasal-Pasal dan Bab pada Tatib, perubahan yang terjadi tidak signifikan,” jelasnya.

Poin-poin yang lain juga sempat dijelaskan oleh Suhariyono. “Mengenai Badan Kehormatan nantinya juga akan ada pasal yang menentukan bahwa BK akan mempunyai Tatib sendiri untuk menjalankan tugasnya menjadi lebih baik lagi. Karena BK saat ini sifatnya penting sekali bagi Kedisiplinan Dewan,” tegas Suhariyono.

Begitu juga dengan Rapat Paripurna Istimewa telah diatur dalam Pasal-Pasal baru. “Ini masih di-DIM, nanti kita akan cocokkan lagi. Karena sementara kita berpegang pada Tatib yang lama dulu. Agar tidak terlalu jauh dari ketentuan sebelumnya. Mengingat Tatib sebelumnya telah diketahui pengesahannya. Jadi untuk perubahan sekarang, hanya memperbaiki sebagian yang dirasa perlu penegasan,” ungkapnya.

Seperti laporan Kunker yang kini dibatasi penyerahan laporannya paling lambat 14 hari. “Kalau periode sebelumnya kami tidak pernah sampai ditagih untuk laporan. Karena kami telah memiliki pendamping masing-masing jadi pendamping kami yang akan membantu. Dan ketika kami kunker, juga telah lengkap dengan sarana dan prasarana yang ada. Sehingga setelah kunker berlangsung tak jarang kami evalusi dan adakan rapat di kantor kedewanan. Kalaupun sekarang dibatasi, ini adalah untuk lebih menjadikan lebih disiplin. Karena sekarang Dewan baru sehingga semangatnya juga semangat baru,” tutur Suhariyono.

Menurutnya lagi jika beban yang sama untuk pembuatan laporan tersebut tetap diberikan pada Dewan pada akhirnya cukup dikhawatirkan akan memberatkan tugas yang lain. “Yang jelas untuk periode sebelumnya, kami tidak pernah sampai ditagih. Selesai kunker, laporan tersebut telah selesai dibantu oleh para pendamping kami,” imbuhnya.

Jika dibandingkan dengan Tatib sebelumnya, Tatib pada periode ini di ungkapkan oleh Suhariyono  bahwa letaknya yakni ada pada perbedaan pada sistem pemilihan pimpinan. “Pemimpin kali ini ditetapkan berdasarkan suara pemilih terbanyak sedangkan periode sebelumnya adalah hasil pemilihan,” ungkapnya. “Dan status Offisio pada pimpinan juga akan berubah untuk periode ini. Namun ini masih wacana. Belum ada keputusan. Tentu masih menunggu PP turun,” ungkapnya.

Lalu apakah Tatib kali ini lebih maju dibanding sebelumnya? Ditanya mengenai hal  tersebut, Suhariyono mengungkapkan bahwa kemajuan yang ada pada Tatib baru tersebut tidak signifikan. “Ini karena kehati-hatian kami. Sehingga kita tidak segera mengesahkan. Walaupun di Jatim kini 80% peraturan sudah disahkan,” ungkapnya.

Sehingga dengan Undang-Undang baru ini, tatib yang akan disahkan juga menjadi lebih baik. “Undang-Undangnya bagus. Jadi kami juga berharap ini akan berdampak sama bagusnya,” harap Suhariyono.  Selain itu, dalam tahap finishing Tatib kali ini, Suhariyono mengharapkan di tiap pasalnya merupakan peraturan yang ideal. Yakni sebuah peraturan yang mampu mengakomodir semua kepentingan Dewan  termasuk mengatur supaya Dewan ini tertib. “Harapan saya, apabila Tatib ini sudah disahkan harus ada implementasi pelaksanaannya. Kemudian ini nanti benar-benar dilaksanakan dengan konsekuen,” kata Suhariyono.

Tunjukkan Kinerja Dewan

H. Nasrulloh, SH - Anggota Pansus Tatib DPRD

Hampir sama dengan Dewan lainnya, salah seorang Panitia Penyusun Tatib, Nasrulloh SH Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama mengungkapkan bahwa untuk tatib baru ini gambaran umumnya menyatakan bahwa Tatib baru ini menggambarkan mengenai posisi DPRD.
“Posisi kedewanan ini lebih ditingkatkan baik dari sisi kekuasaannya, kerjasamanya, dan juga penyerapan aspirasi masyarakatnya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Supaya DPR dari hasil pilihan ini menjadi representasi masyarakat nantinya,” ungkap Nasrulloh.
Dan untuk tatib kali ini ada perubahan. “Karena yang baru  ini sesuai dengan UU No 27 Tahun 2009 mengenai susunan MPR, DPR,  DPD dan DPRD. Itu yang lebih dikedepankan dan ada poin-poin yang saat ini harus disetarakan kedudukannya antara eksekutif maupun legislatif,” imbuhnya.
Kesamaan tersebut yakni baik dalam hal penanganan masalah, proses perencanaan, dan juga penyusunan program “Mengenai rencana program ke depan, kedua pihak disini mempunyai kewibawaan yang sama,” ungkap Nasrulloh.

Maka dari sinilah menurut Nasrulloh reses tersebut penting. “Reses ini nantinya akan memberikan masukan. Dikaitkan dalam rangka mencari aspirsai masyarakat,” tuturnya kembali. Sehingga akhirnya dapat dirapatkan dan dibuatkan hasil  dalam bentuk ringkasan dari masing-masing fraksi yang nantinya akan dibahas dalam Banmus.

“Semua aspirasi dari masyarakat akan menjadi pokok pikiran DPR. Dan Setelah jadi pokok-pokok pikiran ini nantinya akan dikompromikan dengan tim eksekutif. Dan ini akan menjadi perencanaan tiap tahun,” jelasnya.
Menurut Nasrulloh, kelengkapan bagi kedewanan saat ini sudah hampir terbentuk. “Komisi sudah dibentuk. Dan mengenai masalah Banggar dan Banleg itu sudah di tentukan. Sehingga tanggal 2 Nopember ini sudah harus dibentuk,” tukasnya.

Diharapankan setelah terbentuknya badan kelengkapan tersebut, dewan dapat bekerja secara optimal. “Kemudian untuk hal-hal yang menyangkut masalah internal, saling tarik menarik ini soal biasa. Tapi kalau sudah terpilih ini harus dihormati dan didukung. Tidak boleh nantinya menjadi pemicu pertengkaran. Karena pertengkaran ini akan menjadi pemicu situasi menjadi kurang kondusif,” harap Nasrulloh. Karena soal politik, ujar Nasrullah, sudah merupakan sesuatu yang biasa di kedewanan.

Terkait isu mengenai keharusan runtutnya peraturan  yang ada dan tak boleh serba didahulukan, menurut Nasrulloh hal tersebut bisa saja di selesaikan terlebih dahulu. “Info yang saya dapat dari Depdagri, akan di terima akhir bulan bahwa selama ini PP yang ditunggu akan keluar. Tapi seandainya ingin menetapkan Tatibnya dulu, tidak masalah .Apa yang menjadi bahasan tidak menjadi masalah. Yang penting disepakati,’ tutur Nasrulloh.

Menurut Nasrulloh, untuk Tatib baru ini perubahan yang dialami tidak terlalu banyak. “Karena anggota dan kewenangan sudah berubah, jadi tatib ini sedikit banyak juga mengalami perubahan,” ungkapnya. “Di dalam rangka peningkatan Kinerja Dewan, DPRD perlu menyesuaikan pada peraturan yang ada. Dewan tidak boleh semaunya sendiri dan harus mengikuti Tatib. Jika melanggar, nantinya akan diproses melalui BK,” tegasnya.

Sedangkan untuk Badan Kehormtan, kini ada perubahan. Yakni terlihat pada jumlah anggotanya. “Memang ada perubahan. Perubahannya  dari jumlah  anggota BK. Posisi BK sekarang sangat menentukan. Jika nanti ditemukan ada hal-hal berkaitan dengan masalah kedewanan, BK wajib memproses dan dalam tempo waktu satu minggu harus segera melangkah,” tandas Nasrulloh. Nasrulloh mengharapkan Tatib yang segera disahkan ini akan mampu mengakomodir kepentingan dewan. “Mengangkat derajat, harkat martabat dari fungsi Dewan. Sehingga tidak di-cap dewan itu hanya datang duduk dan diam. Itu harapan saya,” kata Nasrulloh.

Landasan Etik atau Filosofis

Tata Tertib DPRD ialah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja dan tata hubungan yang menjadi acuan kinerja anggota DPRD. Sedangkan Anggota DPRD sendiri adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela .

Hj. Anik Maslachah,S.Pd,M.Si - Anggota Pansus Tatib DPRD

Anggota Pansus Tatib, DPRD Sidoarjo, Hj.Anik Maslachah, M.Si mengatakan untuk memantapkan pelaksanaan tugas DPRD 2009-2014, dengan telah membentuk Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) berarti langkah awal dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama ini terjawab. Upaya tersebut untuk menyiasati kekosongan aagenda dewan yang baru. “ Pansus sudah terbentuk, dan pembahasannya pun sudah final. Kita tinggal menunggu penghalusannya saja, insyallah nopember ini bisa rampung,” katanya.
Sementara itu, menurut legislator asal PKB itu, beberapa waktu lalu DPRD Kabupaten Sidoarjo juga sudah membentuk Badan Musyawarah (Banmus) sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Pada tatib lama, pemilihan anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.  Sedangkan, untuk saat ini memang masih mengacu pada tatib lama, hanya saja saat ini tidak harus menunggu penyusunan Badan Anggaran dan Komisi. “Badan Musyawarah sendiri terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Dan, akhirnya diputuskan sebanyak 17 anggota DPRD Sidoarjo yang masuk dalam keanggotaan Banmus tersebut,” jelasnya.

Jumlah tersebut, kata dia, ditambah dengan empat orang dari unsur Pimpinan Dewan sehingga jumlah total anggota Banmus sebanyak 22 orang anggota. “Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah yang merangkap sebagai anggota. Sedangkan susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Musyawarah bukan anggota,” jelasnya.

“Empat pimpinan dewan secara otomatis masuk dalam susunan keanggotaan Banmus ditambah 17 Anggota DPRD. Total keseluruhan anggota yang di tetapkan 22 orang,” terangnya. Seperti yang dijelaskan dalam Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Bab VIII, Pasal 50 Ayat 4  bahwa Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Badan Musyawarah merangkap anggota.

Selanjutnya, anggota Banmus ini memiliki beberapa tugas pokok di antaranya memberikan pertimbangan tentang pengambilan keputusan Pimpinan Dewan dan Penetapan Program Kerja Dewan baik diminta ataupun tidak. “Banmus juga memiliki tugas merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) serta melakukan kunjungan kerja atau studi banding,” katanya.

Ia menjelaskan, meski terhalang belum turunnya Peraturan Pemerintah Susduk, namun dewan tetap melakukan persiapan pembentukan alat kelengkapan dewan, seperti pembentukan komposisi anggota Komisi maupun alat kelengkapan dewan lainnya. “Semua sifatnya nanti menyesuaikan, baru setelah Susduk turun kemudian ada perubahan atau apapun bentuknya akan direvisi,” katanya. Anik menambahkan bahwa setelah pembentukan Banmus, Komisi-Komisi pun akhirnya terbentuk, “Dan di sini setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi, terkecuali Pimpinan DPRD,” tambahnya.

Ketentuan ini menurut Anik memberikan kewajiban bagi seluruh Anggota DPRD Sidoarjo bahwa keberadaannya adalah sebagai representasi rakyat Indonesia secara keseluruhan, meskipun Anggota Dewan dipilih dari setiap daerah pemilihan masing-masing.

“Sebagai penguatan terhadap tugas, fungsi, hak dan wewenang sebagai anggota DPRD, mengacu pada Undang-Undang yang lama mengatur sangat rinci aturan-aturan yang ada. Tujuannya sangat jelas, dengan pengaturan yang rinci tersebut, ke depan seluruh anggota DPRD, memiliki landasan yuridis yang sangat kuat dan mengikat semua pihak termasuk Pemerintah dan pihak lain yang terkait,” paparnya.

Dijelaskannya berbagai tugas, fungsi dan wewenang DPRD tersebut mencakup pelaksanaan tiga fungsi utama yang dilaksanakan oleh seluruh alat kelengkapan DPRD yang ada yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dan dalam waktu dekat ini, menurut Anik, sebagai wujud tanggung jawab terhadap pengawasan keuangan daerah produk legalisasi, DPRD segera membentuk alat kelengkapan lainnya yakni Badan Anggaran dan Badan Legislasi, “Kami usahakan Nopember akan selesai semuanya,” katanya singkat.

Bagaimana dengan Badan Kehormatan, apakah komposisinya akan sama dengan yang lalu, atau ada perubahan? “Mungkin porsinya akan sama, yakni 7 anggota. Lebih baik dalam penyusunannya nanti komposisinya diperkecil saja. Daripada kelebihan, nantinya akan lebih menyakitkan dalam mengeliminasinya,” ujar Anik.

Apa harapan ke depan, setelah Peraturan Pemerintah yang baru nanti diterbitkan? “Ya harapan kami dengan UU baru tersebut Nomor 27 Tahun 2009, semoga tercipta lembaga perwakilan yang amanah, akuntabel, efektif, efisien dan mencerminkan mekanisme checks and balances dalam sebuah sistem yang demokratis, benar-benar telah diberi landasan yang kuat, yang semuanya telah diputuskan dan disahkan hari-hari terakhir DPR mengakhiri masa tugasnya. Mudah-mudahan juga bisa berjalan lancar dan tanpa kendala. Agar Pimpinan dewan dan perangkat DPRD lainnya bisa bekerja dan menjalankan fungsi,” demikian kata Anik memberi penjelasan. ***

(Sumber : Majalah Parlementaria Edisi 27 Vol 04 Tahun 2009)


Beri Komentar