Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo Ke 155 Dengan semangat hari jadi ke 155 Kabupaten Sidoarjo, kita songsong pesta demokrasi yang aman demi kelanjutan pembangunan menuju Sidoarjo yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan

Warga Menuntut Untuk Masuk Area Peta Terdampak

0 comments

Wakil Tiga Kelurahan Didampingi Pansus Lumpur Berencana Berangkat ke Jakarta

Warga tiga wilayah di luar peta terdampak berencana berangkat ke Jakarta. Mereka menuntut dimasukkan peta terdampak. Niat warga itu direspons positif oleh Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo. Mereka memfasilitasi warga untuk bertemu dengan Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Tiga wilayah itu adalah Kelurahan Siring bagian barat, Jatirejo, dan Mindi. Semuanya berada di Kecamatan Porong. Kemudian, dari Kecamatan Jabon, juga ada yang ikut ke Jakarta, yakni dari Desa Besuki sebelah timur bekas jalan tol.

Tiga kelurahan di Kecamatan Porong tersebut sebenarnya sudah masuk kawasan tidak layak huni. Untuk itu, mereka mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Bantuan tersebut berupa uang kontrak Rp 2,5 juta per kepala keluarga (KK). Ditambah lagi uang evakuasi Rp 500 ribu per KK serta uang jatah hidup Rp 300 ribu per jiwa selama enam bulan.

Uang bansos itu sudah diterima warga di dua kelurahan. Namun, hal tersebut belum menghilangkan kecemasan warga. Sebab, status aset tanah dan bangunan mereka belum jelas. “Kami lebih lega jika tanah dan bangunan diganti rugi. Selanjutnya hidup di tempat lain,” ujar Djarot, warga Siring.

Karena itulah, wakil warga ingin berangkat ke Jakarta. Rencananya, minggu ini warga akan mengadu ke Dewan Pengarah BPLS. Mereka hendak menyampaikan unek-unek sekaligus berharap ada kepastian status aset tanah dan bangunan mereka.

H. Sulkan Wariono – Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo

Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Sulkan Wariono menegaskan siap memfasilitasi warga. Dia membenarkan, maksud dan tujuan warga ialah menuntut wilayah mereka dimasukkan peta terdampak. “Kami memfasilitasi mereka agar bisa bertatap muka langsung dengan Dewan Pengarah BPLS,” ujarnya.

Sulkan merinci bahwa kawasan yang tidak masuk peta adalah Kelurahan Siring bagian barat sebanyak 4 RT, Jatirejo (2 RT), dan Mindi (3 RT). Sedangkan di Desa Besuki sebelah timur bekas jalan tol, Kecamatan Jabon, hanya ada 7 RT.

“Selama ini, warga di Siring, Jatirejo, dan Mindi hanya diberi uang kontrak rumah, jadup, dan uang evakuasi. Setelah kontrak rumah habis, apa penyelesaian selanjutnya tidak jelas? Kami minta korban lumpur diberi ganti rugi,” tandas politikus asal Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, wakil warga di luar peta terdampak mengadu ke Bupati Sidoarjo Win Hendrarso beberapa pekan lalu. Selain Bupati Win, hadir Ketua BPLS Sunarso. Pada kesempatan tersebut, Win meminta warga tetap bersabar. Keluhan warga itu tetap disampaikan ke pusat.

Begitu juga Sunarso. Dia hanya bisa menerima masukan tersebut. Sebab, posisinya di Sidoarjo hanya badan pelaksana. Terkait dengan kebijakan, semua ditentukan Dewan Pengarah BPLS.

(Sumber : Koran Jawa Pos)


Beri Komentar